POLITIK DAN KEHIDUPAN BERBANGSA
Hal yang sangat penting dalam penyusunan politik dan struktur politik nasional harus diperhatikan agar tercapai tujuan nasional. Sehinggga kehidupan berbangsa memiliki kekuatan serta ketahanan yang seimbang agar tercapai tujuan stabilitas nasional. Peran serta masyarakat dalm penyelenggaraan Negara sangat penting untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan yang bersih (pasal 9, UU No. 28 tahun 1999). Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Kolusi dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan mentaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Tindak pidana korupsi. Kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara Negara, ataupun antar penyelenggara Negara, melainkan juga oleh penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membayakan eksistensi Negara.
Politik nasional adalah kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, kebijakan Negara dalam berbagai bidang yang ditetapkan oleh MPR untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nsionl disusun untuk pelaksanaan pilitik nasional, missal strategi jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Pelaksanaan strategi nasional bisa presiden,
Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem Manajemen Nasional (sismenas) yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam Sistem Manajemen Nasional ini digunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional. Karena di dalamnya terkandung dasar Negara., cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa
Struktur politik nasional dalam Negara Kesatuan Republik
Penyelenggaraan Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangaan bangsa. Dalam waktu lebih dari 30 tahun, penyelenggaraan Negara tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan Negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab pada presiden. Di samping itu masyarakat juga belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan Negara. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa asas dalam implementasi politik, antara lain keterbukaan dan demokrasi, keterbukaan dan komunikasi, KKN dan keterbukaan, keterbukaan dan birokrasi.
Adapun peran serta masyarakat dalam rangka keterbukaan dan kaeadilan antara lain:
- hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan Negara.
- Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara Negara.
- Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara Negara.
- Hak memperoleh perlindungan hukum.
Selain peran serta masyarakat dalam rangka keterbukaan masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam menghadapi hambatan atau tantangan yang harus dihadapi, antara lain ancaman integrasi, konflik horizontal, tindakan anarkis, hubungan luar negeri, imigran gelap dan otonomi daerah.
Itu semua harus dihadapi dan diselesaikan oleh bangsa
Kedua, peralihan dari Soeharto ke Habibie (1998). Setelah berkusa selama 32 tahun, pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto dinyatakan berhenti dari jabatanya sebagai Presiden RI. Peristiwa beralihnya kekuasaan ini diawali dengan krisis ekonomi (1997), kondisi politik menjadi kian memanas dan berujung pada krisis politik nasional. Hal ini disebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kehidupan politik yang dodominasi Golkar dan militer, menentukan titik sasaran pada Soeharto.
Ketiga, Peralihan dari Habibie ke Abdulrahman Wahid (1999). Pemerintahan Habibie hanya berlangsung selsma 512 hari. Naiknya Habibie ke puncak pemerintahan banyak dikritik karena dianggap sebagai bagian dari Orde Baru. Goncangan terhadap posisi Habibie mulai datang setelah keputusan politik yang diambil Habibie, yaitu kebijakan penyelesaian masalah Timor Timur melalui penentuan pendapat, kebijakan tersebut akhirnya bermuara pada lepasnya Timor Timur dari NKRI.
Keempat, peralihan dari Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri (2001). Abdurrahman Wahid berhenti menjadi presiden setelah keputusan sidang istimewa MPR mencabut mandatnya. Pencabutan mandat terkait dengan berbagai ketidakpuasan terhadap kebijakan Gusdur, terutama skandal kasus dana nonbudgeter Bulog. Kasus dana bantuan Sultan Brunai Darussalam untuk Aceh juga menjadi ganjalan bagi Gus Dur. Selain itu, Gus Dur lebih sering melawat ke luar negeri padahal kondisi Negara sedang genting. Di pihak lain, naiknya Megawati pada 21 Oktober 2001b ke kursi tertinggi pemerintahan.
Kelima, peralihan dari Megawati ke Susilo Bambang Yudoyono (2004). Secara umum, kondisi ekonomi mikro masih belum membaik. Hanya sembako, meski stabil namun masih dinilai mahal. Tingkat penganguran masih diatas 10 persen. Sementara segi ekonomi makro terlihat semakin membaik. Suku bunga perbangkan sangat rendah sehingga sektor property kembali bergairah. Harga sembako relative stabil, harga BBM terpaksa harus dinaikkan. Kurs rupiah relative stabil pada kisaran 9.500 rupiah per dollar AS. Konflik horizontal relatif mereda. Di tingkat mikro, kriminalitas di tengah masyarakat masih cukup tinggi.
